Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju. Mereka datang belajar cara berkebun sawit dan kakao.
Kedatangan rombongan anggota DPRD dari Papua ini disambut baik oleh Muh. Daud Yahya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju.
Sekkab menjelaskan secara singkat mengenai kondisi dan luas wilayah Mamuju kepada rombongan DPRD ini.
“Dalam melihat usia Mamuju saat ini, untuk Sulawesi Barat baru berusia 12 tahun. Sebelum Mamuju memisahkan diri dari Sulawesi Selatan, Mamuju merupakan daerah yang berada di ujung yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Alhamdulillah dengan terbentuknya Sulawesi Barat ini, dimana Mamuju telah berubah secara signifikan, dan sudah ada kemajuan,” tutur Muh. Daud Yahya.
Daud menambahkan, luas Kabupaten Mamuju kurang lebih 5000 meter persegi dengan 11 kecamatan, dua diantaranya berada di daerah pegunungan, satu kecamatan di daerah kepulauan dan delapan kecamatan berada di pesisir pantai, serta ada 13 kelurahan, dan 88 desa.
“Mudah-mudahan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Kota Madya sudah terbentuk,” jelasnya.
Rombongan Kunker DPRD Kabupaten Boven Digoel ke Mamuju kali ini yang berkisar 13 orang beserta staf bertujuan untuk membangun kerjasama dengan Pemkab Mamuju dalam bidang perkebunan.
“Tujuan dari kunjungan kerja kami ke Pemkab Mamuju adalah untuk mempelajari sistem perkebunan yang ada di Kabupaten Mamuju, kita ingin melihat Pemerintah Kabupaten Mamuju bagaimana mengkondisikan perkebunan sawit dan kakao," ungkap Julius Hukubun selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boven Digoel.
Julius berharap mendapat bantuan dan masukan tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel murni milik swasta.
Julius mengungkap, hasil penelitian tanah Boven Digoel cocok untuk perkebunan tanaman sawit dan kakao tapi terkendala pola pikir masyarakat yang belum mengerti dan memahami cara berkebun sawit dan kakao.
Luas wilayah kabupaten Boven Digoel seluas kurang lebih 172 km persegi, dan jumlah penduduk sekitar 85000 jiwa, serta terdiri dari 20 Distrik, dan 112 kampung, dan kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke pada tahun 2003.
“Jarak tempuh wilayah kami sangat sulit sehingga dalam melakukan kunjungan ke distrik-distrik, infrastrukturnya hampir tidak siap, sehingga dalam melakukan perjalanan harus dengan berjalan kaki, bisa juga dengan menggunakan speed boat, atau pesawat terbang yang kecil, sehingga pemerintah sekarang berusaha dalam membuka akses menuju distrik tersebut,” tutupnya. (rizaldy/HMS-Syaifuddin)