Menurutnya, perkembangan paradigma transmigrasi yang awalnya dipahami sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa pun berubah sesuai zaman.
“Maka, upaya sekarang ialah bagaimana menyejahterakan transmigran dan dimana tempat transmigrasi itu,” imbuh Wapres.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyampaikan, lokasi transmigrasi mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, hingga wilayah perbatasan seperti Papua.
Tak hanya kementerian/lembaga, menurut Mendes, kalangan swasta juga terlibat dalam pengembangan kawasan transmigrasi saat ini.
Di kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT misalnya, pihak swasta telah berkomitmen investasi senilai Rp 4,7 triliun.
“Sekarang sudah sudah terbangun perkebunan tebu dilengkapi embung senilai lebih dari Rp 1,7 triliun,” ujar Mendes.
Pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut, Wapres Jusuf Kalla secara simbolis menyerahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. (rilis Kemendes)
Editor: Ilma Amelia
