Tahapan
debat kandidat untuk gelaran pemilukada serentak di kabupaten Majene telah
diselenggarakan 17 Oktober 2015 lalu. Namun sangat disayangkan, karena momentum
yang seyogyanya terbuka bagi masyarakat Majene tapi nyatanya harus
diselenggarakan secara tertutup bahkan untuk dapat mendekati lokasi
penyelenggaraan pun masyarakat sulit. Wajar jika hujatan akan pelaksanaan debat
kandidat pemilukada tahun ini bermunculan ketika publik membandingkan gelaran
debat kandidat pada pemilukada tahun 2011 di Majene yang lebih terbuka. Pada
saat yang sama pun juga banyak publik yang pesimis akan kualitas demokrasi
untuk pelaksanaan pemilukada serentak di Majene dapat berjalan ideal.
Majene
merupakan salah satu dari 265 daerah yang akan menyelenggarakan pemilukada
serentak Desember mendatang. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah dan monumental
mengingat untuk kali pertama Indonesia akan melaksanakan pemilukada secara
serentak. Dari peristiwa monumental ini masyarakat Majene tentu mengharapkan
adanya peningkatan kualitas demokrasi yang bermuara pada hadirnya pemimpin yang
dapat menjawab harapan rakyat.
Harapan tersebut terancam tergerus ketika
momentum penguatan demokrasi di tingkat lokal pada pemilukada serentak 2015
Majene. Tertutupnya pelaksanaan debat kandidat, selain tidak lazim dilakukan
bagi daerah yang akan melaksanakan pergelaran pemilukada juga akan menimbulkan
banyak implikasi pada kualitas demokrasi di kabupaten Majene. Ukuran suksesnya
suatu pergelaran pemilukada tentu bukan hanya dilihat dari semakin dapatnya
ditekan angka golput, tapi lebih jauh bagaimana pemilukada dapat menyediakan
ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam iklim demokrasi yang lebih sehat.
Pemilukada dan Kontrol Rakyat
Nilai
luhur dari demokrasi adalah adanya harapan agar masyarakat dapat secara luas
dan aktif melibatkan diri dalam proses politik, utamanya pengambilan keputusan.
Olehnya mekanisme pemilihan umum dalam menentukan pemimpin penting untuk
menjamin pemimpin yang hadir telah sesuai dengan kehendak rakyat, karena
filosofinya hanya rakyatlah yang paling mengerti apa yang dikehendakinya. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan debat kandidat yang menjadi ruang bagi setiap
kandidat kepala daerah untuk memaparkan keunggulan visi, misi, dan programnya
masing-masing harusnya dapat seluas-luasnya diakses oleh publik. Selain itu,
dari sisi kandidat juga penting untuk memperkenalkan keungguan visi, misi dan
programnya yang ditawarkan kepada masyarakat Majene sebagai jualannya.
Dari proses tersebut tentu masyarakat akan
dapat lebih cerdas bukan hanya dalam menentukan pilihan politiknya, tapi juga
cerdas dalam mengawal demokrasi di Majene karena akhirnya masyarakat akan
menuntut kepala daerah terpilih jika perjalanan kepemimpinannya tidak sesuai
dengan visi, misi dan programnya. Dengan demikian, kepala daerah terpilih juga
nantinya ada jaminan untuk istiqamah terhadap kontrak politiknya yang telah ia
bangun bersama rakyatnya. Sehingga nilai ideal demokrasi yang mengingikan
setiap kekuasaan politik dikontrol oleh rakyat dapat diciptakan.
Potensi Mobilisasi Pilihan Politik
Impian bersama akan tingginya angka
partisipasi pemilih pada hari pencoblosan pemilukada Majene tanggal 9 Desember
2015 mendatang harus disukseskan. Namun
yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari sebuah partisipasi politik
masyarakat dalam demokrasi. Dengan kata lain, komitmen untuk meningkatkan angka
partisipasi pemilih secara kuantitas juga harus beriringan dengan komitmen
untuk menjaga kualitas dari partisipasi politik masyarakat tersebut.
Kualitas dari partisipasi politik
masyarakat salah satunya dapat diukur dari seberapa cerdas dan dewasanya mereka
menjalankan peran politiknya dalam sebuah sistem politik. Secara teoritis,
salah satu bentuk buruk partisipasi politik masyarakat adalah mobilisasi. Hal
tersebut karena, dengan adanya mobilisasi dapat menjadi indikator bahwa
partisipasi masyarakat tidak independen, tidak punya visi, bahkan mungkin
pesimis akan peningkatan kualitas hidup mereka karena tidak percaya pada sistem
politik yang ada.
Faktor-faktor pemicu mobilisasi
tersebut tentu sangat mungkin berawal dari tidak dibukanya akses seluas-luasnya
bagi masyarakat untuk mengenal calon pemimpinnya melalui debat kandidat. Hal
tersebut karena salah satu pentingnya tahapan debat kandidat untuk
mensinergikan visi politik antara kandidat dan masyarakat serta meyakinkan
bahwa dengan berjuang bersama peningkatan kualitas hidup dapat diwujudkan
sehingga mobilisasi pilihan politik dapat ditekan. Sebab bentuk mobilisasi yang
paling umum adalah dengan money politics
(serangan fajar). Oleh karena mengkampanyekan pemilukada yang bebas serangan
fajar tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan ceramah. Maka dibutuhkan juga
mengawal agar substansi dari setiap tahapan demokrasi berjalan secara terbuka,
transparan dan bertanggung jawab. (Muhammad, S.IP., M. Si.)
