Ketua Bapilu DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar (Kiri) dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat, Abdul Halim (Kanan).
Mamuju, mandarnews.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar ajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berkualitas, terlebih Mamuju masuk dalam uratan dua Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Bawaslu beberapa saat lalu.
Wakil Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) itu, berharap agar Bawaslu bisa bekerja lebih maksimal untuk mengawasi pergerakan Paslon yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas negara. Termasuk intervensi kepada para pegawai kontrak, PTT dan GTT.
Selain itu, Sukri mengatakan, keberadaan Pegawai Kontrak rentan diintervensi dalam situasi moment Pilkada seperti ini, mereka bisa saja di dimobilisasi untuk mendukung salah satu Paslon.
“Pegawai Kontrak PTT-GTT harus berani rekam dan laporkan kalau ada pengarahan untuk mendukung salah satu Paslon,” kata Sukri. Sabtu (5/9/20).
Sukri juga mengatakan, penggunaan fasilitas negara juga rentan digunakan untuk memuluskan salah satu Paslon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Barat, Abdul Halim juga menegaskan hal yang sama. Bahkan dirinya akan membawa kerana hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan hal tersebut.
“Jika ada kami dapati (Paslon) penggunaan fasilitas negara serta penggunaan anggaran yang bersumber dari negara baik APBD maupun lainnya maka kami akan bawah keranah hukum,” ungkap Halim
Halim mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk mendeteksi hal tersebut. Tim advokasi hukum itu kata Halim akan mengawal sampai ke penegak hukum.
“Kami siap kawal. Kami tidak akan main – main kawal sampai ke kepolisian dan kejaksaan kalau terbukti,” tutupnya.
Reporter : Sugiarto/LR
