Rapat Komisi 3 di ruang rapat komisi DPRD Kabupaten Mamasa
Mamasa, mandarnews.com – DPRD Kabupaten Mamasa saat Rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengapresiasi kinerja Pemda Mamasa dan jajaran yang boleh membayarkan utang daerah senilai Rp62 Milliar.
Pimpinan Rapat Komisi III DPRD Mamasa, Reski Masran menerangkan, Kegiatan yang berlangsung merupakan rapat dengan mitra komisi III (tiga) DPRD, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memastikan realisasi APBD 2026 berjalan baik.
“Jadi boleh dikatakan kegiatan tadi lebih pada menjalankan fungsi pengawasan terhadap program APBD 2026 dimana hal-hal yang perlu dievaluasi di Tahun 2025 bisa menjadi perhatian untuk diperbaiki di Tahun 2026,” ujar Reski Masran, Rabu (21/1/2025) di ruang Komisi III.
Lebih lanjut Reski Masran menjelaskan, mitra Komisi III ada 11 OPD dan rapat perhari ini baru dua OPD yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Perikanan.
“Yang patut diapresiasi terhadap Pemda Mamasa dalam hal ini BPKD sebab dari Tahun 2025 Pemda Mamasa memiliki utang Rp230 milliar dan telah dibayarkan sekitar Rp62 Milliar termasuk utang jangka panjang berupa PEN dan utang jangka pendek. Dan ke depan hal itu akan menjadi perhatian bersama,” pungkas Reski.
Menurut Reski Masran, di tengah kondisi APBD Mamasa yang diketahui bersama kurang maksimal untuk kondisi sekarang namun masih bisa mengatasi hal prinsip termasuk utang maka sangat wajarlah jika bupati dan wakil bupati dengan jajarannya di BPKD diberikan apresiasi.
Khusus di BPKD kata Reski Masran, juga masih ada beberapa hal yang juga menjadi poin perhatian yakni bagaimana memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Ini menjadi momentum untuk memberikan saran dan masukan sehingga proses kegiatan lewat APBD 2026 di masing-masing OPD berjalan sesuai mekanisme yang ada,” Ujarnya.
Adapun OPD Mitra Komisi III DPRD Mamasa di antaranya: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Bapeda dan beberapa SKPD lainnya.
Usia rapat bersama Komisi III, Kepala BPKD Kabupaten Mamasa, Hermin Lululangi menyampaikan, Rapat yang berlangsung merupakan proses pengawasan DPRD dengan mitra OPD dan yang dibicarakan dalam pertemuan yakni bagaimana realisasi APBD 2025 dan bagaimana program APBD di Tahun 2026.
“Apa yang jadi kendala di Tahun 2025 , yang sangat luar biasa sebab para anggota DPRD juga memperhatikan hal itu dan memikirkan bersama apa yang bisa ditempuh di Tahun 2026 dengan kondisi APBD Mamasa saat ini,” Ungkap Hermin. (Adv/Yoris)
