Ketua Komisi II DPRD Majene, Hasriadi.
Majene, mandarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, dalam hal ini Komisi II yang diketuai oleh Hasriadi tengah memperjuangkan agar pelabuhan yang ada di Majene jadi haluan penyeberangan ke Kalimantan Timur sebagai provinsi ibu kota baru Republik Indonesia.
Menurut Hasriadi, hal ini dilakukan mengingat pelabuhan Mamuju sudah tidak efisien lagi beroperasi setelah terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat yang membuat beberapa kerusakan di pelabuhan itu.
“Peluang Majene menangkap kesempatan terkait sebagai pelabuhan penyeberangan kapal, baik dari pemerintah (tol laut Perintis) ataupun swasta (kapal feri) ke Kalimantan Timur mengingat Mamuju sudah tidak efisien. Pelabuhan Passarang, Majene yang digunakan pada saat musim barat dan Pelabuhan Palipi yang digunakan pada saat musim timur,” jelas Hasriadi, Senin (26/4), usai rapat dengan pemerintah kabupaten Majene di Kantor Bupati.
Saat ini, pihaknya tengah membicarakan hal tersebut bersama Pemkab Majene serta Syahbandar dan tengah membuat data atau desain untuk disodorkan ke pemerintah yang ada di pulau seberang juga kepada pihak swasta yang terlibat.
“Ini sedang kita rapatkan karena kita sedang membuat data, baik dari sisi kesiapan pelabuhan maupun geografis Majene yang sangat strategis mengarah ke calon ibu kota baru RI, yakni Kalimantan Timur. Jadi, semua kapal dari pelabuhan Parepare, Polewali Mandar, mengambil haluan titik Majene lalu menyebrang. Kami yakin Majene bisa karena dari sisi geografisnya Majene paling strategis dan aman,” ungkap Hasriadi.
Ia juga menyampaikan jika pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Balikpapan dan mereka terbuka terkait itu.
“Kami telah berkomunikasi dengan Syahbandar. Berdasarkan data dari Syahbandar mereka siap untuk Pelabuhan Majene Passarang kedalaman 16 meter, panjang 100 meter dan lebar 10 meter. Sementara Pelabuhan Majene yang ada di Palipi kedalaman 5 sampai dengan 6 meter panjang 70 meter dan lebar 10 meter. Fasilitas juga cukup mendukung, mulai dari pergudangan, parkir, serta lainnya. Kita sudah layak, tinggal bagaimana lobi dan promosi kita ke pihak swasta serta data yang akan kita pedomani untuk melobi pemerintah provinsi dan pusat,” tambah Hasriadi.
Makanya, lanjutnya, Komisi II DPRD Majene dan Pemkab saat ini fokus untuk membuat data dulu dalam bentuk tertulis (power point) lalu dibawa ke swasta untuk meyakinkan bahwa Majene layak menjadi titik haluan penyeberangan. Sehingga, kalau ini terwujud maka tentu akan membuat peta ekonomi berubah, baik dari peredaran uang, sumber daya manusia dan barang,” tukas Hasriadi.
Bahkan, kata anggota DPRD beberapa periode itu, ia tidak hanya merencanakan pelabuhan Majene jadi haluan untuk sesaat sampai pelabuhan Mamuju dapat beroperasi kembali secara maksimal tapi justru untuk mempatenkan.
“Kita sudah berkunjung ke beberapa dinas di sana dan sudah dilakukan penandatanganan kerja sama (MoU) dan lainnya. Salah satu catatan yang kita bawa juga ke Balikpapan dan Penajam Paser Utara adalah meminta pemerintah setempat di sana kira-kira komoditi apa yang Majene bisa berikan sebagai penyangga ibu kota nantinya,” tutup Hasriadi. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
