Aliansi Gerakan Masyarakat Untuk Revolusi (Gempur) berunjuk rasa di depan kantor Bupati Mamuju.
Mamuju, mandarnews.com – Sejumlah massa aksi dari Gerkana Mahasiswa Nasinal Indonesia (GMNI) dan Gerkana Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Mamuju yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Untuk Revolusi (Gempur) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Rabu, (3/5).
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah kabupaten Mamuju untuk segera melakukan perbaikan disektor pendidikan, kesehatan, dan pengupahan yang layak untuk tenaga kerja.
Koordinator aksi, Yudi Toda menyampaikan, hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dan diskrimasi pengupahan terhadap para tenaga honorer, selain itu Yudi juga menyoroti ketimpangan tenaga pendidik yang dinilai belum mencukupi.
“Pendidikan merupakan komponen utama untuk membangun peradaban, untuk perlu dilakukan dengan keseriusan khususnya di Mamuju yang saat ini masih memiliki ketimpangan di sektor pendidkan,” Kata Yudi dalam orasinya.
Selain itu, kritikan dari aliansi mahasiwa juga dialamatkan untuk kartu mamuju keren, ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri menyebut, hingga saat ini program Pemkab Mamuju ini belum memiliki kejelasan bagi masyarakat.
“Sejak pidato politik Bupati Mamuju untuk program kartu mamuju keren belum ada realisasi sehingga masyarakat dibingungkan,” Terang Adam.
Sementara Ketua GMKI Mamuju, Ivandri, meminta Pemkab Mamuju untuk melakukan evaluasi terhadap upah tenaga honorer dan buruh di Kabupaten Mamuju dan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK).
“Momentum peringatan hari pendidikan dan hari buruh ini tentu banyak yang harus dituntaskan, utamanya upah tenaga honorer yang masih menghawatirkan. Selain itu upah pekerja juga urgen dilakukan evaluasi agar daya beli masyarakat dapat meningkat,” Ujarnya.
Usai melakukan orasi, Massa aksi kemudian berdialog dengan sejumlah Kepala Dinas diruang kerja Assisten III Pemkab Mamuju.
Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Kominfo Mamuju, H. Tongan menjelaskan, saat ini program kartu Mamuju Keren telah berjalan. Berdasarkan data, Kominfo mencatat setidaknya 20.000 kartu Mamuju Keren telah di distribusi dari target 45.500 kartu tahun 2023.
“Program Kartu Mamuju Keren ini merupakan perencanaan berbasis layanan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan didalamnya terekam seluruh anngota keluarga. Saat ini Pemkab mulai melakukan perencanaan sejak tahun 2021 dan saat ini telah dicetak dan di distrubusikan sebanyak 20.000 kartu,” jelas H. Tonga.
Menurut H. Tonga, nantinya kartu Mamuju Keren akan mecakup layanan sosial termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Nantinya KMK ini bisa digunakan sebagai basis perencanaan termasuk menerima bantuan yang tepat, berobat ke rumah sakit dan Puskesmas. Khusus untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas gartis,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Rusdianto menyebut, saat ini akan melakukan evaluasi terhadap upah minimum kabupaten.
Rusdianti mengatakan, akan menindak perusahaan yang bertindak nakal terhadap para pekerja.
“Jadi kami akan memantau itu, untuk itu kami ingin adek-adek untuk ikut mengawasi dan mengumpulkan data lalu kita akan panggil dan berdialog dengan yang bersangkutan. Kalau ada pengupahan yang tidak sesuai kita akan tindak perusahaan yang nakal,” terangnya.
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan antar massa aksi dan Satpol-PP, terjadi saling dorong hingga saling pukul antara mahasiswa dan Satpol PP yang menjaga pintu masuk Kantor Bupati.
