Jakarta – Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya mengejar ketertinggalan dibanding negara lain tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah di seluruh penjuru tanah air. Pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
“Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. Padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun manusia Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, masa depan bangsa ditentukan kemampuan dalam mempersiapkan manusia Indonesia.
“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,” kata Presiden.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.
“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik,” kata Presiden.
Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Indonesia sudah masuk kategori High Human Development Tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.
“Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah,” kata Presiden.
Pemerintah telah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta melakukan penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM. Upaya ini untuk mendorong perkembangan usaha UMKM. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389.(rizaldy/nawalaksp.id)
