Ketua Umum KAPP Balanipa, Mujirin M. Yamin, dalam urun rembuk di aula rujab Bupati Polewali Mandar.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa berharap pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang mulai berlaku sejak 2014 lalu.
Ketua Umum KAPP Kabupaten Balanipa, Mujirin M. Yamin, menyampaikan pernyataan itu dalam Urun Rembuk KAPP Kabupaten Balanipa dengan tema Penguatan Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa di aula rumah jabatan (rujab) Bupati Polewali Mandar, Sabtu (15/2/2025).
Urun rembuk ini menghadirkan tokoh-tokoh yang terkait dan peduli dengan pembentukan Kabupaten Balanipa, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sulawesi Barat (Sulbar), Ajbar Abdul Kadir; mantan Ketua KAPP Sulbar, Prof. Dr. Rahmat Hasanuddin; anggota DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Syamsul Samad, Abdul Rahim, dan Irbad Kaimuddin; Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar, Muhammad Hamzih; Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Hamdani Hamdi; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Agusniah Hasan Sulur, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Camat Tutar, Balanipa, Alu, dan Luyo yang nantinya bakal menjadi bagian dari Kabupaten Balanipa.
“Kami tetap berharap pemerintah pusat membuka keran (mencabut moratorium) agar kita bisa mengajukan DOB Balanipa dan menjadi prioritas seperti 2014 lalu,” beber Mujirin.
Ia menceritakan, pihaknya sempat bergembira karena DOB Balanipa termasuk dalam 22 daerah prioritas yang akan dibentuk, namun sukacita itu terhenti karena pemerintah memutuskan untuk memberlakukan moratorium pemekaran DOB.
KAPP Kabupaten Balanipa pun sudah berkomunikasi dengan Bupati Polewali Mandar terpillih, H. Syamsul Mahmud, terkait DOB.
“Beliau (bupati terpilih) mengaku akan tetap setuju melanjutkan pembentukan Kabupaten Balanipa,” ungkap Mujirin.
Soal pencabutan moratorium pemekaran DOB, anggota DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, memberikan pernyataan yang menumbuhkan harapan.
“Setelah berbincang dengan Presiden Prabowo, dikatakan moratorium pemekaran DOB berpotensi dicabut di masa pemerintahan beliau,” ujar Ajbar.
Lantas, jika moratorium pemekaran DOB sudah tidak berlaku lagi, apakah Kabupaten Balanipa otomatis akan terbentuk?
Anggota DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, menekankan pentingnya negosiasi.
“Di level politik dibutuhkan negosiasi. Pertanyaannya, bagaimana memindahkan DOB Balanipa ke daftar prioritas. Jika moratorium dicabut, apakah Balanipa masuk dalam kelompok prioritas? Inilah PR kita,” kata Usman.
Sementara itu, anggota DPRD Sulbar lainnya, Abdul Rahim, meminta semua wakil daerah di pusat, baik di DPR atau DPD, sungguh-sungguh berjuang untuk pembentukan Kabupaten Balanipa.
“Dari segi lainnya, berbeda dengan pembentukan Sulbar, Bupati Polman justru mendukung. Jadi, tidak ada masalah internal,” kunci Abdul Rahim. (ilm)
