“Sebelum adanya MPOS, Rumah Makan Dapur Mandar biasanya hanya menyetor pajak 10% per bulannya sekitar Rp 600 ribu saja, tetapi setelah dipasangi MPOS, rumah makan tersebut mampu menyetor sampai Rp 11 juta per bulannya,” kata Fakhry.
Ia menjelaskan, kalau memang Pemda Majene benar-benar ingin meningkatkan dan memperbaiki PAD Majene, maka penggunaan MPOS harus dikembangkan dan dimaksimalkan.
“Saat ini SDM di Bapenda kurang, sementara kita harus memasang alat di semua titik pajak. Belum lagi, tentu kita butuh penganggaran personel. MPOS juga tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa pengawasan yang baik,” sebut Fakhry.
Ia berharap, Pemda Majene berani mengeluarkan anggaran untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja dan bertugas di lapangan melakukan pengawasan.
“Gaji staf honor di Bapenda yang bertugas di lapangan sebagai pengawas MPOS hanya Rp 350 ribu per bulan. Seharusnya gaji mereka dinaikkan dan para honorer tidak perlu lagi ke kantor melainkan fokus melakukan pengawasan di tempat usaha yang dipasangi MPOS,” tutur Fakhry.
Penganggaran perlu juga dilakukan, tambahnya, mengingat terkadang MPOS rusak jadi harus dibawa untuk diperbaiki dan tentu memerlukan biaya operasional.
“Belum lagi untuk pemasangan MPOS di luar Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, biaya operasional tetap dibutuhkan,” tukas Fakhry.
Ia menjabarkan, jika ada kecurangan akan diketahui karena telah termonitor dalam rekaman transaksi yang sudah terhubung ke kantor.
“Setiap hari, Bapenda yang tugas di lapangan mengumpulkan lembaran laporan hasil wajib pajak tiap usaha,” tutup Fakhry. (Putra)
Editor: Ilma Amelia
