Majene, mandarnews.com – Lima pemuda melakukan penggalangan dana di Bundaran depan Pusat Pertokoan Majene, Senin 25 September 2017. Aksi ini diinisiasi Mashuri atau akrab disapa Acong.
Bersama rekannya, mereka menggelar aksi dengan meminta sumbangan dari pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas. Penggalangan dana ini bukan untuk membantu meringankan beban korban kebakaran, warga tidak mampu maupun penggalangan dana yang lazim dilakukan pemuda pada umumnya.
- Baca kumpulan berita tentang : Majene Defisit
Tapi aksi ini adalah bentuk kekecewaan mereka kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Majene karena defisit keuangan daerah yang mencapai puluhan miliar. Mereka meminta sumbangan dengan menggunakan kardus bertuliskan “Peduli Defisit Daerah, Om Bantu Om, Om Defisit”.
“Kita kecewa kepada DPRD dalam hal ini Pansus Defisit dan kritikan terhadap Pemda terkait defisit,” kata Acong.
Setelah menggelar aksi galang dana, mereka kemudian bertolak ke Kantor DPRD Majene. Rencana sebelumnya, kata Acong, uang itu akan dihitung bersama anggota Pansus Defisit DPRD Majene. Tapi itu gagal karena mereka tidak bertemu dengan anggota DPRD.
“Hasilnya tidak sempat kami hitung karena rencana sebelumnya kami hitung bersama anggota DPRD tapi mereka tidak menemui kami. Saya titip saja di meja tamu. Jumlahnya sekitar Rp 300 ribu,” ungkap Acong.
Acong bersama rekannya pun berharap, Pemda dan Pansus segera mencari tahu akar masalah dan solusi dari defisit tersebut. Selain itu, ia juga berharap Pemda tidak mendanai kegiatan atau program yang tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan anggaran.
Sementara itu, Ketua Pansus Defisit DPRD Majene, Basri Mallilingan membantah jika pansus tidak bekerja maksimal. Selama ini, Pansus telah beberapa kali membahas defisit dengan pihak pemda. Bahkan hingga kini, kata Basri, Pansus masih tetap bekerja.
Menurut Basri, saat ini Pansus masih mencari tahu lebih detail penyebab dan jumlah pasti defisit tersebut. Sebab, data yang disampaikan Pemda dan Inspektorat berbeda. Rencananya, pembahasan defisit di DPRD akan kembali digelar Kamis mendatang.
“Sudah ada penyampaian secara tertulis dari Inspektorat tahun 2016 defist Rp 87 miliar. Persoalan sekarang karena laporan dari Pemda selisih lagi. Ini yang mau kita cari karena ada selisih. Pemda melaporkan kepada Pansus Rp 95 miliar, sementara yang ditemukan Inspektorat Rp 87 miliar,” beber Basri.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman telah dikonfirmasi soal defisit di Majene yang tak kunjung selesai ini. Menurutnya, saat ini Pemda telah melakukan pemotongan 35 persen anggaran kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutupi defisit.
“Jadi sekarang ini telah dilakukan upaya penghematan, (pemotongan) 35 persen dari belanja. Baru masuk 50 persen dari target 60 miliar atau Rp 33 miliar telah masuk dari target,” beber Kasman.
Kata Kasman, jika upaya pemotongan anggaran belanja itu tidak berhasil, Pemda kemungkinan besar akan melakukan pinjaman anggaran ke perbankan. Dalam hal ini Bank Sulselbar.
“Itu langkah terakhir kalau upaya penghematan itu tidak terpenuhi,” jelasnya.
Tak sampai disitu, upaya lain juga tetap akan dilakukan jika memungkinkan. Seperti kegiatan untuk anggaran tahun 2017 digeser ke 2018. Selain itu Kasman menjelaskan, untuk defisit 2016 itu sebanyak Rp. 95 miliar ditambah pengurangan anggaran lagi dari pusat sebanyak Rp 8,8 miliar ditahun 2017. Menurut Kasman, hal serupa juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Kasman, dana dari provinsi triwulan ke empat tahun 2016 dan triwulan pertama tahun 2017 telah dibayarkan. Namun triwulan dua dan tiga hingga kini belum dibayarkan.
“Iya kan ini masih angka sementara. Angkanya itu lebih Rp 100, itu asumsi. Dengan asumsi bahwa, pertama nilai utang di laporan keuangan kita itu Rp 95 miliar lebih kepada pihak ketiga, defisit 2016. Ditambah pengurangan dana dari pusat Rp 8,8 miliar. Dana bagi hasil juga dilakukan penyesuaian karena berkurang Rp 3 miliar,” ungkapnya. (Irwan Fals)
