Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud (menggunakan kacamata dan songkok) saat menemui pedemo.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Didesak Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK), Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, akhirnya menemui massa aksi unjuk rasa untuk pertama kalinya sejak dilantik pada Februari 2025 lalu.
Orator aksi, Debi Akbar, dalam unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Kamis (4/6/2026) menegaskan kalau massa aksi hanya mau ditemui langsung oleh Bupati Polewali Mandar.
“Kami tidak menerima siapapun yang ingin membangun komunikasi dengan kami selain Bupati Polewali Mandar. Kami sudah capek memakan janji-janji palsu,” sebut Debi.
Setelah berjam-jam menunggu disertai aksi saling dorong berujung ricuh yang menyebabkan satu orang mahasiswa berdarah sebab diduga dipukul mulutnya oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas, akhirnya Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, muncul dan menemui massa aksi.
“Persoalan sampah yang terus berlarut, krisis akses air bersih, banjir tahunan akibat lemahnya perencanaan tata ruang, lambannya pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo, hingga praktik rangkap jabatan dalam birokrasi merupakan indikator nyata bahwa arah pembangunan daerah masih mengalami problem serius pada aspek pelayanan dasar dan reformasi pemerintahan,” ucap Debi saat membacakan manifesto aksi di hadapan Bupati Polewali Mandar.
Merespons manifesto SEMARAK, terutama persoalan sampah, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menerangkan bahwa kendala untuk menyelesaikan hal tersebut bukan semata-mata masalah anggaran.
“Tetapi juga membutuhkan komunikasi tingkat tinggi, terutama dengan masyarakat. Sebab, sampai saat ini pandangan masyarakat di kota berbeda dengan yang terjadi di daerah,” tutur H. Samsul Mahmud.
Di kota, menurut H. Samsul Mahmud, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dipandang memiliki nilai ekonomi. Di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, TPST memang diperlukan dan dapat ditempatkan di berbagai lokasi.
Namun, di Polewali Mandar kondisinya berbeda. TPST sebenarnya sudah memiliki lokasi, tetapi masih menghadapi penolakan dari berbagai pihak.
“Untuk fasilitas yang ada di TPST Paku, pembangunan memang sudah dilakukan. Kalau saya pribadi, tentu ingin semuanya berjalan cepat. Namun, ada prosedur dan standar yang harus dilalui, apalagi yang berkaitan dengan pengolahan dan pembakaran gas. Karena itu, seluruh proses harus sesuai standar operasional dan safety,” tukas H. Samsul Mahmud.
Soal TPST Paku yang tak kunjung beroperasi, H. Samsul Mahmud menjelaskan jika penggunaan fasilitas tersebut akan dilaunching pada Kamis ini. Namun, kemungkinan kegiatan itu akan diundur.
Sedangkan mengenai persoalan jalan di Kecamatan Tutar, di tahun 2026, perbaikan akses menuju Desa Ratte mendapatkan anggaran sekitar Rp1,7 miliar, sementara Desa Taramanu memperoleh sekitar Rp1,2 miliar.
“Seperti yang disampaikan adik-adik tadi, jangan selalu berbicara soal anggaran. Namun kenyataannya, ketika berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, kita tidak bisa lepas dari persoalan anggaran. Infrastruktur membutuhkan material seperti pasir, semen, dan besi,” tutup H. Samsul Mahmud. (ilm)
