Suasana Diskusi Tematik, kemiskinan dan penguatab ekonomi di acara Musrenbang melalui Via Online Video Confreence (VIdcom) di Kab. Polewali Mandar. Foto: Aty Achmad
Polewali, mandarnews.com – Musrenbang secara online metode video teleconferensi (vidcon), memasuki hari kedua, Rabu (15/4). Msrenbang dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang Polewali Mandar.
Partisipan vidcon Musrembang diikuti Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat, Kepala Perwakilan BI Sulbar Budi Sudarsono, Kepala Balai Diklat Industri Makassar Elisa Katili, Kepala Inkubator Balai Besar Industri Perkebunan Makassar, Muh. Idam ASN eselon II – III – IV, Camat, Pemerintah Kelurahan/Desa, dan masyarakat. Bertindak selaku narasumber Ka. BPS Polewali Mandar Gunawan dan Dr Agussalim Narasumber dari Puslitbang kebijakan dan managemen UNHAS Makassar Sulsel. Ia diketahui, yang selama ini, membantu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas dan perencanaan terkait kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah ini.
Menurut Sekertaris Bappeda Litbang Himawan, diskusi tematik Musrenbang hari kedua tentang gambaran rancangan SKPD prioritas kemiskinan yang terbagi, dua sesi.
“Sesi pertama fokus diskusi tematik kemiskinan dan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, tingkat pengangguran terbuka kemudian di sesi kedua, tentang kemiskinan dan pembangunan SDM ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan serta sosial,” ungkap Himawan.
Rancangan RKPD prioritas penanganan kemiskinan, menurut Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Litbang Jumadil, meliputi lingkup koordinasi bidang ekonomi. Ada beberapa OPD fokus program kegiatan untuk tahun 2021 yaitu Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Interfensi peta ketahanan pangan dan kerawanan pangan daerah itu pengembangannya pada daerah Utara atau pegunungan yang rawan pangan, ditujukan dalam aksesbilitas dan jangkauan sehingga daerah fokus swadaya lokal dan ketahanan pangan lokal,” ungkap Jumadil Kabid Ekonomi Bappeda Litbang.
Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka rencana kerja untuk penanganan kemiskinan arahnya pada peningkatan kualitas tenaga kerja masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan menumbuhkan industri manufaktur, peningkatan kapasitas swasembada pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta kemampuan akses wilayah transmigrasi.
“Program OPD pelaksanaannya tercantum RKPD terkait penanganan kemiskinan. Kegiatan yang di khususkan infrastruktur, air bersih, jamban pun tercantum, intervensi kegiatan sasaran pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja, transmigrasi, kemandirian ekonomi lokal,budidaya ikan air tawar, kawasan ternak,pemberdayaan industri Rumah Tangga Miskin (RTM),” tutupnya. (Aty)
