PP GMKI bersama narasumber
Jakarta, mandarnews.com – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP-GMKI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bekerja secara independen dan bebas dari intervensi.
Hal tersebut dikemukakan melalui diskusi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat PP-GMKI, pasca penyerahan sepuluh nama calon pimpinan (Capim) KPK oleh Presiden kepada DPR RI, Rabu (4/9/2019).
Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay saat dikonfirmasi via WhatsApp menjelaskan, diskusi dengan tema “Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK” ini dilakukan untuk membedah proses seleksi capim KPK.
“Sehingga, pimpinan KPK dengan integritas tinggi dapat dihasilkan dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Korneles.
Ia menjelaskan, sepuluh nama capim KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa capim belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Bolanya sekarang di DPR. Maka, kami berharap Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi parpol dalam menetukan pimpinan KPK yang berintegritas, profesional, independen, dan siap melawan korupsi,” kata Korneles.
Diskusi ini, lanjutnya, juga membahas tentang adanya beberapa penegak hukum yang ikut seleksi, termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara Ramadhana dari ICW menyebutkan, dari beberapa literatur bahkan survei menunjukkan, penegak hukum masih urutan bawah dalam hal pemberantasan korupsi.
