Adi Ahsan (kiri), Wakil Ketua DPRD Kab. Majene dari fraksi Golkar saat mengikuti salah satu agenda rapat di DPRD.
Majene, mandarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Majene mengagendakan rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan Forkopimda untuk membahas program bantuan langsung tunai (BLT).
Hal demikian disampaikan langsung oleh salah satu wakil ketua DPRD Kab. Majene Adi Ahsan.
Menurut Adi Ahsan, pemanggilan bertujuan agar Pemkab bisa menyiapkan kebijakan khusus kepada masyarakat dalam penyaluran BLT.
“Jadi kami akan rapat Senin malam bersama Pemkab, dan mengundang BRI, BNI dan Pos sebagai penyalur. Ini merupakan tindaklanjut dari laporan warga, dimana ada beberapa warga yang tidak bisa menunjukkan KKnya. Tidak bisa hadir secara fisik, karena di luar daerah yang sedang lock down karena zona merah dan namanya terdata.”
“DPRD mau, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus karena jangan sampai masyarakat terkedala oleh hal-hal tekhnis, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, itu terhalang,” jelas Adi Ahsan, salah satu wakil ketua DPRD Kab. Majene ini, Sabtu Malam (16/5).
Anggota DPRD dari Partai Golkar ini menyatakan agara rakyat yang susah jangan disusahkan lagi.
Selain karena untuk membahas kebijakan khusus dalam mempermudah penyaluran BLT, menurut Adi Ahsan, DPRD juga ingin menanyakan berapa estimasi anggaran yang dibutuhkan, dan berapa lagi estimasi jumlah KK yang akan dibantu pada tahap data susulan oleh Pemda.
“Kami di DPRD juga akan menanyakan masalah-masalah yang terjadi pada tahap pertama selama ini, seperti contoh bagaimana mereka yang terdata, tapi tidak layak. Bagaimana dengan kejadian tidak layak terdata tapi diterima dan bagaimana dengan yang layak menerima tetapi tidak terdata dan tidak menerima. Itu semua yang akan kita tanyakan dan itu musti ada kebijakan. Karena kalau ini tidak diingatkan secara dini kepada pemerintah, yakin saja bahwa ini akan menjadi temuan dan itu kasian untuk mereka. Intinya, pada rapat nanti, kami mau pemerintah memikirkan permasalahan – permasalahan yang terjadi pada tahap satu. Sekaligus mempertanyakan kapan penyaluran data susulan,” tukas Adi Ahsan.
Selain itu, Adi Ahsan juga menuturkan pada malam Selasa, DPRD juga juga mengagendakan mengundang Lurah Banggae, Camat Banggae, Dinas Sosial, BPD Banggae dan Lurah Ulumanda, Camat Ulumanda, para Kepala Desa Ulumanda dan BPD Ulumanda. Selanjutnya pemerintah kecamatan akan diundang pada malam-malam berikutnya.
“Kenapa diundang Desa, Kelurahan, dan BPD? karena kita mau tahu, permasalahan apa yang ada, dan dipertemukan titik alternatif jalan terbaik antara DPRD dengan Pemerintah. Intinya tujuannya, kami mau identifikasi mulai dari hal-hal pendataan, penetapan data sampai penyalurannya. Dimana permasalahnnya, karena mereka yang lebih paham,” terang Adi Ahsan lagi.
Adi Ahsan mengatakan, DPRD berharap Pemkab bekerja lebih maksimal lagi, mengetahui jawaban dari semua permasalahan yang terjadi selama ini dan dituntut agar lebih kreatif lagi dalam bekerja. (Putra)
