Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Andi Ibrahim Masdar gelar
Video Confreence dengan sejumlah Pimpinan OPD selaku Koordinator satgas di 16 Kecamatan, Senin (6/4). Foto: Aty Achmad
Polewali, mandarnews.com – Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar (AIM) kembali menggelar rapat koonsolidasi dan monitoring penanganan Covid- 19 melalui video conference (Vicon) bersama jajarannya, yaitu Wakil Bupati HM Natsir Rahmat, Sekda A Bebas Manggazali, sejumlah pimpinan OPD selaku koordinator 16 kecamatan serta Camat, Senin (6/4). AIM menekankan penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas penanganan.
Prioritas yang dimaksud terdapat 7 isu yang menjadi permasalahan yang dibahas kegiatan yang terlaksana di kantor sekretariat daerah Pemkab Polewali Mandar. Yakni: penanganan perbatasan Tinambung-Majene, Keterbatasan APD, alat ukur suhu tubuh dan masker, perlu memperkuat koordinasi Dinkes dan Puskesmas, penutupan masjid dan pembatasan transaksi jual beli di pasar, keamanan transaksi jual-beli dan kebutuhan pokok, kurangnya kesadaran warga tentang bahaya Covid -19 dan penanganan pendatang atau pemudik.
Di kesempatan tersebut Bupati AIM mengarahkan jajarannya untuk memperkuat penjagaan wilayah perbatasan Majene – Polman dengan melibatkan TNI-POLRI, Satpol PP dan Kecamatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid19. Pemeriksaan identitas warga setiap melintas agar tertib untuk tidak mondar-mandir di perbatasan Tinambung – Majene. “Ini hendaknya warga sadar untuk berdiam diri di rumah saja,” kata AIM..
Selaku Ketua gugus tugas percepatan dan penanganan Covid -19 daerah ini, Bupati juga memerintahkan timnya untuk melibatkan ormas untuk menjaga perbatasan dengan pengaturan jadwal yang telah ditentukan perbatasan dengan kelengkapan fasilitas APD.
Evaluasi Bupati terkait penanganan Covid 19, koordinasi antar Dinkes dan PKM butuh peningkatan.
“Sudah bagus kerjanya, hanya saja ada peningkatan koordinasi dengan pihak kecamatan begitupun warga sebaiknya, lebih patuh dengan apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan di kecamatan hendaknya masyarakat jangan membuat aturan sendiri,” tandas AIM.
Soal permasalahan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan salat di masjid ditemukan masih adanya masjid yang melaksanakan salat berjamaah. Hal tersebut dikoordinasikan ke kepolisian untuk gerak cepat memberikan sosialisasi pemahaman agar himbauan pemerintah dapat dilaksanakan hingga ke tingkat Desa.
Bupati pun, memerintahkan pemerintah Desa/ Kelurahan untuk menggunakan kendaraan operasional kelurahan keliling, wilayah desa dan oasar gerakan sosialisasi waspada covid 19. (Aty)