News

Unjuk Rasa Hardiknas Ditanggapi Bupati Mamasa

Massa tengah melakukan aksi unjuk rasa

Mamasa, mandarnews.com – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Mamasa melakukan unjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Simpang Lima Kota Mamasa.

Menurut Korlap (Koordinator Lapangan) aksi, Pampang Tiku saat dikonfirmasi Kamis (2/5/2019), idealnya pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 adalah terwujudnya pendidikan gratis dan infrastuktur pendidikan yang meningkat secara merata, baik di pelosok maupun di perkotaan.

“Saya harap Dinas Pendidikan Mamasa segera membentuk kurikulum kearifan lokal yang berbasis pada kebudayaan Kabupaten Mamasa dan diberlakukan di sekolah-sekolah,” ujar Pampang.

Massa juga menuntut kesejahteraan tenaga honorer, menghentikan peralihan guru dari fungsional ke struktural, dan tuntaskan angka putus sekolah di Kabupaten Mamasa.

Tuntutan itu mendapat tanggapan dari Bupati Mamasa, Ramlan Badawi yang mengatakan bahwa sebenarnya muatan lokal telah ada dalam kurikulum pendidikan.

“Kurikulum tentang kearifan lokal yang ada sekarang memang agak kalang kabut, sebab tentunya masyarakat Mamasa juga memiliki kearifan lokal sendiri yang mesti dipertahankan dan dikembangkan,” sebut Ramlan.

Kedepannya, lanjutnya, ini akan menjadi perhatian agar jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan jenjang pendidikan lainnya juga memprioritaskan pendidikan kearifan lokal masyarakat Mamasa agar lebih tertanam baik pada dunia pendidikan.

“Di tahun 2018 telah dianggarkan sekitar Rp 400 juta untuk menyusun kurikulum tentang kearifan lokal masyarakat Mamasa untuk jenjang SD dan SMP, sebab pendidikan kearifan lokal menyangkut kelangsungan tatanan budaya Mamasa yang mesti dilestarikan, sehingga siswa dan tenaga pendidik pemahaman budayanya telah mendarah daging,” jelas Ramlan.

Ia menjabarkan, persoalan pemerataan tenaga pendidik di Mamasa memang masih menjadi kendala, sebab jumlah guru  dan anggaran masih terbatas.

Sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menempuh langkah taktis berupa penambahan tenaga sukarela dan tenaga kontrak dari tahun ke tahun agar perihal pemerataan tersebut secara berangsur-angsur dapat ditangani. (Yoris/ Hapri)

Editor : Ilma Amelia

Leave a Comment