Pintu gerbang SMA Negeri 3 Polewali. Akan dihidupkannya kembali penjurusan di SMA menimbulkan reaksi beragam.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyampaikan wacana tentang akan dihidupkan kembali dunia Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di sekolah menengah atas (SMA).
Pernyataan ini sontak menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai macam komponen masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan di tanah air. Ada yang mendukung, tidak setuju, atau menyetujui dengan beberapa syarat.
Kepala Bidang (Kabid) SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Polewali Mandar, Faezal, menyatakan akan mengikuti apapun kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Jika pemerintah menerapkan sesuatu melalui instruksi atau peraturan menteri, kita akan mengikutinya,” ujar Faezal melalui panggilan telepon, Kamis (17/4/2025).
Selama ini, tambah Faezal, orang-orang sudah salah kaprah. Bukannya tidak ada penjurusan di SMA, tetap ada, namun hanya berganti menjadi peminatan yang dipilih langsung oleh siswa sehingga terkesan lebih merdeka, berbeda dengan penjurusan yang lebih dituntut.
“Jika dibandingkan mana yang lebih baik antara jurusan atau peminatan, semuanya baik. Sebab, kurikulum hanya strategi bagaimana menghasilkan output yang sesuai dengan standar pendidikan yang sudah ditentukan,” sebut Faezal.
Namun, Faezal merasa gerakan ini kurang evaluasi karena Kurikulum Merdeka ini baru berjalan dua tahun.
Begitu juga dengan UN yang katanya akan berganti nama menjadi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan menjadi salah satu indikator penerimaan siswa baru, ucap Faezal.
Menurut Faezal, penilaian bisa dilakukan oleh guru, yang memang merupakan peringkat, berdasarkan poin-poin yang ditetapkan oleh menteri.
Senada dengan Kabid SMA Disdikbud Polewali Mandar, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonomulyo, Muh. Hatta, mengaku akan beradaptasi kalau memang lingkungan benar-benar akan dihidupkan kembali.
“Sebagai insan yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, harus siap beradaptasi dengan kebijakan yang ditelorkan oleh pemerintah,” tutur Muh. Hatta lewat aplikasi perpesanan, Kamis (17/4/2025).
Muh. Hatta menerangkan kalau hal ini sudah pernah diterapkan. Jadi, tentu saja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mungkin menganggap kebijakan tersebut perlu diulangi.
Ia berpendapat, kebijakan yang diambil pemerintah melalui analisa dari berbagai sudut dan oleh pakar-pakar pendidikan.
“Tapi, ini bisa menjadi momok bagi masyarakat bahwa ganti penguasa ganti juga kebijakannya,” beber Muh. Hatta.
Mantan kepala sekolah SMA Negeri 2 Polewali tersebut beropini, persoalan mengkritisi kebijakan adalah hak tiap individu. Tapi, sekali lagi, sebagai pendidik atau stakeholder harus siap.
Sementara itu, Serli, siswa kelas X SMA Negeri 3 Polewali, dengan terang-terangan mengemukakan persetujuannya dengan wacana Mendikdasmen tersebut.
“Setuju karena bisa membantu siswa memperkuat mata pelajaran yang akan diambil di perguruan tinggi dan membantu siswa memiliki ilmu pengetahuan yang baik sebelum mendalami ilmu tertentu,” tukas Serli melalui WhatsApp.
Pendidikan, lanjut Serli, adalah investasi penting dalam membangun masa depan individu dan masyarakat.
“Dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta membentuk karakter dan moral yang baik,” pungkas Serli. (ilm)
