Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) mulai ramai dikenal orang setelah peristiwa menyedihkan hilangnya dr Rica Tri Handayani dan anaknya, Diah Ayu Yulianingsih, seorang ibu putra satu anak dari Sleman; seorang PNS RSUP Dr Sardjito berinisial ES; serta Ahmad Kevin Aprilio pelajar SMA yang hilang bersama ayahnya. Kehilangan mereka dikaitkan dengan organisasi Gafatar.
Padahal sesungguhnya Gafatar sejak Januari 2012 memproklamirkan diri. Namun Februari 2012 organisasi yang dipimpin Mahful M. Tumanurung ini dinyatakan terlarang.
Kendati sudah dinyatakan terlarang namun pihak Gafatar tidak menyerah begitu saja. Bahkan mereka semakin gencar melakukan sosialisasi dan perekrutan. Hasilnya dikabarkan semakin banyak pengikut dengan memiliki 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bahkan dikabarkan sudah memiliki tanah 5000 hekto are di wilayah Kalimantan.
Bagaimana di Sulbar ?
Gafatar juga ternyata berhasil masuk ke Sulawesi Barat. Bahkan telah berpengaruh ke dalam sendi-sendi pemerintahan. Gafatar terdaftar di kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Majene.
"Gafatar memang terdaftar di Kesbangpol," aku Ahmad Hasan, Kepala KesbangpolLinmas Kabupaten Majene ketika dikonfirmasi saat menghadiri sidang paripurna di DPRD Majene, Rabu, 20 Januari 2015.
Ahmad Hasan juga menuturkan bahwa surat edaran tentang Gafatar sebagai organisasi terlarang telah diterima Kesbangpol Majene. Tapi surat edaran belakangan diterima dibanding pendaftaran Gafatar.
Ahmad Hasan mengaku telah melakukan koordinasi ke berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten serta kesatuan intel di institusi penegak hukum. Dalam waktu dekat Kesbangpol Majene akan mengeluarkan surat edaran terkait Gafatar.
Hasil penelusuran Mandar News mendapatkan informasi bahwa anggota Gafatar pernah berdiam di kelurahan Baruga Dhua dan Kelurahan Baurung. Di Kelurahan Baruga Dhua, mereka bahkan pernah bercocok tanam, sementara di kelurahan Baurung, mereka penah menyewa rumah tinggal bahkan banyak kegiatan yang sempat dilakukan bersama warga.
Januari 2016, Mandar News menemukan tabloid Gafatar edisi Maret 2014 di pelosok desa di Kabupaten Majene. Tabloid tersebut 100 % berisi kegiatan Gafatar di berbagai provinsi. Ini juga mengindikasikan bahwa Gafatar pernah masuk ke Sulbar. DPD Sulbar diberitakan berada di urutan ke 21 diketuai Farid Mar’uf Sardjimin. DPD Sulbar berada dalam binaan DPD Makassar.
Dalam tabloid tersebut terdapat beberapa tokoh dan pejabat Sulbar. Pada halaman 23 termuat berita Bupati Mamuju periode 2010-2015, Suhardi Duka. Suhardi Duka ditemui GAFATAR (Farid Ma’ruf Sardjimin dan Khomsi, masing-masing ketua DPD dan Sekretaris DPD Sulbar) difasilitasi Kepala Desa Bambu Syamsul Sahri, di rumah jabatan Bupati Mamuju. Kedatangan GAFATAR untuk mensosialisasikan keberadaannya di Kabupaten Mamuju.
Masih di halaman 23, termuat berita yang menyatakan bahwa Komandan Kodim 1418 Mamuju mengirim surat undangan kepada GAFATAR Sulbar untuk hadir pada acara TNI-Pertamina Menabung 20 juta pohon di seluruh Indonesia yang bertempat di Desa Botteng Kecamatan Mamuju Sulawesi Barat. Dalam berita itu ditulis bahwa dari Orkesmas hanya GAFATAR yang diundang hadir. Kegiatan itu dipimpin langsung GM Operasional Daerah Dani Adrianata, hadir TNI Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar, Dandim 1418 Letkol Inf Nyamin beserta prajuritnya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Sekprov Ismail Zainuddin, Bupati Mamuju Suhardi Duka, Bupati Mamuju Tengah Junda Maulana, tokoh masyarakat Botteng, dan pramuka.
Di halaman 18 termuat berita tentang kesepakatan antara GAFATAR dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamuju. Pada kegiatan itu yakni setelah pemaparan visi misi dan menyaksikan video aksi-aksi GAFATAR para karyawan dinas Pertanian yang hadir menyatakan dukungannya dan siap bergabung dengan GAFATAR untuk terlibat dalam memperbaiki kondisi bangsa hari ini.
Dengan gerakan yang sangat masif di seluruh penjuru nusantara, bisa ditaksir GAFATAR sudah menanamkan landasan ideologinya. Semoga ideologi yang tertanam tidak justru merusak pribadi dan bangsa ini. Kini pemerintah telah menyatakan GAFATAR adalah organisasi terlarang maka perlu diwaspadai agar tidak diberi ruang untuk bertumbuh lagi. Perlu kita semua mawas diri apatahlagi organisasi ini lincah berganti nama.
Perkembangan terakhir menyangkut GAFATAR khususnya di wilayah Kalimantan Barat terjadi pengungsian besar-besaran. Menyusul adanya penolakan dari masyarakat, anggota GAFATAR di Kalimantan Barat terus dievakuasi. Kodam XII/Tanjungpura puu menyiapkan lokasi tambahan untuk tempat pengungsian sebelum mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
Hingga Jumat (22/1), total ada 1.829 anggota Gafatar yang ditampung di dua lokasi kamp milik Kodam XII/Tanjungpura di Kalimantan Barat. Jumlahnya pun meningkat dan akan terus bertambah.
Penambahan pengungsi anggota GAFATAR tersebut datang dari sejumlah daerah di sekitar Pontianak. Termasuk dari Mempawah dan Kubu Raya. Ada dari Bengkayang 259 orang, dari Sambas 33, dan dari Kubu Raya 8 orang.
Menurut Kapendam Tanjungpura, saat ini pun pihaknya masih menunggu anggota Gafatar dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu. Saat ini hampir sekitar 150 orang sedang dalam perjalanan menuju Pontianak untuk ditampung.
Di wilayah lain sebenarnya juga masih ada. Ada yang di Singkawang, Ketapang, tapi jumlahnya masih didata. Anggota Gafatar yang masih didata tersebut rencananya setelah dievakuasi lalu akan diungsikan ke Kodam XII/Tanjungpura. Sama dengan pengungsi Gafatar yang lain, kata Mukhlis, mereka nantinya akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan kapal perang atau KRI milik TNI AL.
"Kalau tempatnya kurang, kami ada alternatif lain. Nanti bisa ditempatkan di Kompi A, lokasinya di Batu Layang, masih di Pontianak juga," ujarnya.
Markas Kompi A disiapkan pihak Kodam XII sebagai antisipasi mengingat jumlah pengungsi anggota Gafatar yang terus bertambah. Mayoritas dari mereka berasal dari Semarang dan Surabaya.
Sementara di Sulbar, menurut Kabid Fasilitasi Sufra Infrastruktur Politik Kesbangpol Majene, H. Ahyar Z, S.Sos, tidak ada warga Majene yang terpengaruh bergabung ke dalam organisasi GAFATAR. Kendati begitu, ia tetap meminta warga untuk senantiasa mewaspadai gerakan yang bisa mengancam kesatuan bangsa.(rizaldy/net)
