![](https://i1.wp.com/mandarnews.com/wp-content/uploads/2020/11/4FB9D557-D9D4-4FE5-8E43-6ED35EE3DF0B.jpeg?fit=710%2C475&ssl=1)
Pembacaan pandangan Fraksi PAN dalam Rapat Paripuna DPRD Mamuju
Mamuju, mandarnews.com – Nasip tak jelas terhadap 6.250 tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju hingga kini tak jelas, enam bulan intensif meraka tak juga dibayarkan sejak bulan Juni 2020, hal tersebut jadi perhatian khusus dalam rapat Paripurpan DPRD Mamuju, pada Jumat (20/11).
Empat fraksi di DPRD kabupaten Mamuju yakni PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra mendesak pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera membayarkan gaji tenaga kontrak, dimana Dana untuk pembayaran tenaga kontrak kini telah tersedia melalui Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju.
Pernyataan itu langtang disampaikan keempat fraksi dalam ruang rapat paripurna DPRD Mamuju, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi.
“Kapankah gaji kontrak akan dibayar? Bukankah Dana Bagi Hasil Pemprov telah turun dan sebagian dapat diperuntukkan untuk membayar gaji tenaga kontrak,” kata Ketua Fraksi PAN Masram Jaya saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Desakan untuk membayar tenaga kontrak berlanjut dari Asdar perwakilan fraksi PKS, Ramliati fraksi Demokrat dan Sugianto dari Fraksi Gerindra.
“Kami mempertanyakan kapan gaji tenaga kontrak akan dibayarkan,” unkap Asdar dan Sugianto secara bergantian.
Menanggapi hal tersebut, Pjs Bupati Mamuju, Abdul Wahab mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membayar gaji tenaga kontrak yang menunggak selama kurang lebih enam bulan.
“Kami tinggal melengkapi berkas administrasi, setelah itu kami bayarkan,Insyaallah secepatnya akan dibayarkan,” kata Abdul Wahap
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengusahakan gaji tenaga kontrak dibayarkan tidak melewati bulan November.
“Kita berharap semua administrasi dapat berjalan sehingga kita semua aman,” kata Abdul Wahab.
Untuk pembayaran gaji tenaga kontrak itu sendiri, Abdul Wahab belum memastikan berapa bulan yang akan dibayarkan nanti.
“Mungkin saja hanya dua bulan dulu, namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan tetap memperhatikan staf-stafnya yang ada,” pungkasnya. (Sugiarto)