Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib didampingin Kepala BKAD Mamuju, Budianto saat di temui diruang kerjanya, kantor Bupati Mamuju, jln. Soekarno-Hatta, Mamuju.
Mamuju, mandarnews.com – Nasip pembayaran insentif sekitar 6.250 tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju, selama enam bulan terakhir, hingga Akhir November 2020 belum jelas.
Pasalnya kini pihak Pemerintah kabupaten Mamuju memiliki cukup anggaran untuk menuntaskan insentif kontrak tenaga kontrak, yang hingga sejak Juni 2020 belum …
Bahkan sejumlah permasalahan baru kini muncul, yakni sejumlah tuntasnya administrasi dari sejumlah OPD, besaran besaran yang belum pasti. mengomentari itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju, Suaib mengatakan jika hingga hari ini pihaknya terus melakukan upaya agar pembayaran insentif dapat dilakukan sesegera mungkin.
“Saat ini saya sudah dimintai pimpinan (dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati Mamuju (Abdul Wahab) untuk segera membayarkan gaji tenaga kontrak, bahkan saya sudah disposisi ke keuangan untuk ditindak lanjuti,” kata Suaib, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (30) / 11).
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Budianto menyatakan, jika saat ini postur anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kontrak tidak cukup.
Meski saat ini Pemkab Mamuju telah menerima dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Sulbar sebesar Rp. 8,1 Miliar. namun menurut Budianto realisasi untuk pembayaran insentif tenaga kontrak hanya bisa digunakan setengahnya yakni kurang lebih Rp. 4,2 Miliar saja.
“DBH memang sudah kita terima sebesar Rp. 8,1 Miliar, tetapi yang bisa kita fungsikan sesuai dengan peraturan penggunaan anggaran yakni Rp,4,2 miliar, ”sebut Budianto.
Dengan arti, kebutuhan pembayaran insentif kontrak sebesar Rp.3,1 Miliar perbulan, maka DBH hanya mampu mengakomodir satu bulan pembayaran intensif kontrak.
Dengan stimasi itu, maka untuk menuntaskan gaji tenaga kontrak Hingga Desember 2020, dibutuhkan dana sebesar Rp.20 Miliar.
Kepala BKAD Kabupaten Mamuju, Budianto saat ini mengaku telah merencanakan skema, yakni dengan menunggu LLPD (Lain-lain penerimaan daerah) sebesar kurang lebih Rp.3 Miliar rupiah untuk menambah pembayaran insentif tenaga kontrak, dengan skema pembayaran maksimal hingga September atau tiga bulan Gaji .
“Kami ajukan 4 Alternatif, yakni mulai bulan agustus dan jika kurang maksimal sampai bulan september atau 3 bulan, yang kira-kira lebih Rp.10 Miliar,” Tutur Budianto.
Dengan tenggak waktu yang sempit, dan biaya pembayaran insentif tenaga kontrak yang masih kurang lebih Rp.6 Miliar untuk target pembayaran insentif 3 bulan gaji, diharapkan dapat terlaksana Ciptanya.
Reporter: Sugiarto
