Muhajir, anggota Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat. (Dok: IST)
Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono selalu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Hal ini tercantum dalam amar putusan PN Jakpus perkara No. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst yang mengatakan bahwa PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Halmahera Utara (Halut) Yulius Dagilaha yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.
Muhajir dari Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat menyampaikan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan tiga kali penolakan gugatan para pendukung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.
“Ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” ungkap Muhajir, Senin (17/5).
Muhajir mengaku sangat bersyukur karena permintaan pihaknya agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan kembali dikabulkan oleh majelis hakim.
“Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.
Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
Melawan Propaganda Post Truth Politics
Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum.
“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” ujar Muhajir.
Adapun 12 nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
