* Data TPAD Majene Disorot Dewan Pada Sidang Gabungan Komisi
Ulah pejabat dilingkup Pemkab Majene khususnya dibagian Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) terus menjadi sorotan Anggota DPRD Majene.
Pasalnya, data yang dibahas bersama anggota dewan dalam sidang gabungan komisi sejak awal pekan ini menuai sorotan. Mulai dari data yang tidak akurat sampai indikasi adanya dana di Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Sulsel yang sengaja diendapkan.
Akibatnya, Ketua Komisi III DPRD Majene, Hasriadi melontarkan statement keras kepada TPAD Majene. "I Dont Believe You, kalau pemda disebut tidak punya uang," kata legislator PBR daerah pemilihan Kecamatan Malunda dan Ulumanda ini.
Sejak awal pembahasan antara anggota dewan dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Majene, terhitung mulai hari senin
(17/12) pukul 9.30 wita, selanjutnya sidang pada hari selasa (18/12) pukul 9.00 wita dan dilanjutkan pada pukul 20.00 wita, kemudian skors sampai hari Rabu (19/20) pukul 9.00 wita, permasalahan yang mencuat masih saja berkutat pada persoalan data yang amburadul.
Hasriadi mengatakan bahwa adanya berbagai kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) belum lunas dibayar kepada pihak ketiga, dinilai sebagai perbuatan yang tidak manusiawi.
Berbagai alasan yang diterima anggota dewan dari sejumlah rekanan mitra Pemkab Majene terkait tersendatnya dana di Kas Daerah.
Sehingga menurut Hasriadi, para rekanan ini harus menghadapi persoalan baru dengan para tukang dan pemilik material untuk pekerjaan fisik.
"Saya minta pimpinan agar TPAD bisa hadirkan Kepala BPD Sulsel, kami mau tahu apa kendala yang dihadapi sehingga mitra pemkab majene ini belum dibayarkan,"kata Hasriadi dalam sidang gabungan komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Majene, Lukman.
"Semua rekanan mengeluh, kenapa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak bisa cair, padahal laporan eksekutif kepada legislatif bahwa DAU aman dan sudah masuk ke Kasda.
"Kalau perlu hadirkan juga Sekretaris Daerah," letupnya dengan tekanan suara yang lebih tinggi.
Hal lain yang menjadi sorotan anggota dewan, persoalan adanya upaya untuk membayar para rekanan pada awal tahun yakni Januari 2013. "Ini artinya ada kegiatan yang menyebrang ke tahun depan, padahal laporan eksekutif ke legislatif bahwa semua kegiatan tahun 2012 ini sudah beres seratus persen," keluhnya.
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi
ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) mengendap di Kas Daerah.
"Kenapa tidak dibayar kalau pekerjaan rekanan sudah selesai seratus persen ? Ini lucu pekerjaan sudah selesai tapi belum dibayar, saya jadi curiga dengan petugas di bagian Kas daerah ini. Jangan sampai ada apa-apanya," kata Hasriadi kembali meletup-letup.(ahmad)
