Terjadi konflik antarkader Partai Demokrat di Majene. Kericuhan terjadi dikarenakan penempatan nomor urut untuk menjadi caleg di DPRD Majene.
Keributan yang terjadi di Kantor DPC Partai Demokrat (PD) Majene berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai hari Minggu (7/9) hingga Selasa (9/9).
Kericuhan diawali ketika sejumlah pengurus PD Majene di antaranya Sekretaris PD Majene Masri M melihat daftar nomor urut caleg dan langsung melakukan protes.
Masri menilai penetapan nomor urut tersebut melanggar AD/ART partai. Kericuhan berlanjut pada dua orang pengurus yang juga melakukan protes yakni Muhlis dan Suhdi, sehingga terjadilah keributan.
Hari Senin (8/9), giliran Wakil Ketua PD Majene Muhammad Dalif yang uring-uringan melihat daftar nomor urut caleg yang tidak sesuai harapannya.
Karena antara pengurus PD Majene tidak ada yang mau mengerti dan saling menyalahkan satu sama lain, maka, DPD Partai Demokrat Sulbar pun turun tangan.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar M Aras Tammauni, Selasa (9/9), mengaku sangat menyayangkan keributan yang terjadi di internal pengurus PD Majene tersebut.
"Seharusnya keributan ini tidak perlu terjadi karena di Demokrat menggunakan sistem suara terbanyak, bukan nomor urut. Jadi, nomor urut berapa pun bisa lolos menjadi anggota dewan asal suaranya paling banyak," jelas Aras.
Aras menambahkan, pihaknya akan memanggil seluruh pengurus inti PD Majene untuk rapat bersama agar kejadian "memalukan" tersebut segera terselesaikan.
"Kami akan rapat untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, tidak boleh ada keribuan lagi apapun alasannya. Siapa yang memulai keributan akan mendapatkan sanksi," kata Aras.