![](https://i2.wp.com/mandarnews.com/wp-content/uploads/2019/12/53259-whatsapp-image-2019-12-19-at-18.01.01.jpeg?fit=1024%2C768&ssl=1)
Foto bersama Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. Sumber foto: kemenpppa.go.id
Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dalam acara Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Apresiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sepanjang tahun 2015-2019.
“Komnas Perempuan telah melakukan pembentukan sistem peradilan pidana terpadu penanganan lasus kekerasan terhadap perempuan dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional,” ujar Menteri PPPA
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat, sebanyak 2.988 kasus atau 31% dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan.
Oleh karena itu, Menteri PPPA berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015-2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.
“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman bagi perempuan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu, kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata Menteri PPPA.
Salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kemen PPPA lima tahun kedepan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Ada lima prioritas Kemen PPPA amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” sebut Menteri PPPA.
Dalam rangka Hari Ibu, lanjutnya, Kemen PPPA, Komnas Perempuan serta Forum Pengadaan Layanan akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan pada 21 Desember 2019 mendatang. (rilis Kemen PPPA)
Editor: Ilma Amelia