Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju, Harul Malik. (Dok. Ist)
Mamuju, mamdarnews.com – Rencana pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di Sekolah pada awal 2021, menjadi perhatian khusus Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju.
Hal itu didasari dari meningkatnya angka positif Covid-19, di Sulawesi Barat, yang berdasarkan dengan rilis terakhir Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat, mencatat jumlah kasus sebanyak 1.717 kasus.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju, Hajrul Malik pemberlakuan pembelajaran tatap muka harus dikaji ulang lebih mendalam, sehingga kedepan tidak merugikan pihak manapun.
“Kajian dilakukan harus membuat plus-minusnya, Dalam waktu dekat stakeholder yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan harus melakukan pertemuan. Kaji dengan seksama kebijakan rencana pembelajaran tatap muka ini,” kata Hajrul Malik, Via WhatsApp Senin (21/12)
Selain itu, menurut Hajrul kajian tersebut harus memastikan kondisi terbaru, termasuk mendengarkan keluhan para orang tua Siswa dan Guru.
“Ya kan selama ini semua sudah merasa jenuh. Para orang tua siswa juga sudah merasa khawatir dengan model pembalajaran daring, banyak yang tidak maksimal dengan berbagai kendala, misalnya masalah jaringan,” urai Hajrul.
Hajrul menambahkan, dalam pertemuan nanti beberapa pihak yang dilibatkan antara lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Komite Sekolah, Satgas Covid-19, TNI, serta Polri. Semua pihak memberikan masukan sesuai dengan data dan kajian yang lengkap.
“Jadi kami tidak dalam posisi menghalangi atau mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka. Kami hanya meminta penerapan tatap muka tidak menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan dan sosial. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Disdikpora Mamuju segera menginisiasi pertemuan ini,” imbuh Hajrul.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Satgas-19 Mamuju, Ali Rahman menjelaskan pihaknya mendukung ide Dewan Pendidikan dalam hal kajian pembelajaran tatap muka. Kata dia, Satgas akan ikut membantu memberikan saran dan masukan.
“Tugas kami nanti akan memberikan masukan sesuai dengan kewenangan Satgas. Sebab memang selama ini belum ada pertemuan tentang masalah ini,” kata Ali Rahman.
Ali Rahman mengingatkan agar agenda pertemuan tersebut dilakukan sebelum memasuki tahun baru 2021. Agar proses kajian lebih dalam dan maksimal.
“Jangan terlalu mepet waktunya baru semuanya kelabakan. Memang sebaiknya segera dilakukan pertemuan ini,” tandas Ali Rahman. (Sugiarto)
