Penulis : Muh. Ridwan.
(Peserta advance training Badko HMI Jawa Barat)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dikenal sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa, HMI telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai dinamika sosial dan politik. Dalam konteks ini, Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI menjadi landasan utama yang memandu gerak organisasi ini dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
NDP HMI, yang berakar pada nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, berperan sebagai pedoman moral, intelektual, dan sosial dalam setiap langkah perjuangan organisasi. NDP menanamkan prinsip keimanan yang kokoh, penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, serta kepedulian terhadap isu-isu sosial. Dengan pendekatan ini, HMI tidak hanya menjadi organisasi pengkaderan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
NDP HMI bukanlah sekedar cara berfikir Teologis dan ideologi. Tetapi NDP HMI juga mesti menjadi instrumen kritik konstruktif terhadap kebijakan daerah. Dengan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan nilai-nilai dasar perjuangan, HMI mampu memberikan evaluasi objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kritik ini disampaikan dalam bentuk diskusi, seminar, maupun aksi damai yang bertujuan mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
Selain itu, NDP HMI juga mendorong anggotanya untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan daerah. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui pengiriman kader HMI dalam forum-forum diskusi publik, audiensi dengan pejabat pemerintah, hingga partisipasi langsung dalam penyusunan program-program daerah. Pendekatan ini mencerminkan semangat kolaborasi yang dibangun berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan.
NDP HMI juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pendidikan ini, masyarakat diajak untuk lebih kritis dan partisipatif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, HMI tidak hanya mengawal kebijakan dari luar sistem, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang melek politik dan sadar akan hak-haknya sebagai warga negara.
Dalam praktiknya, NDP HMI juga mendorong kader-kadernya untuk menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Sebagai mahasiswa, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial melalui inovasi, advokasi, dan aksi nyata. Dengan berpegang pada NDP, mereka dapat menyampaikan solusi-solusi kreatif dan aplikatif untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah.
Peran HMI dalam mengawal kebijakan daerah juga terlihat dalam advokasi terhadap isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis kritis, HMI mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Tidak hanya itu, NDP HMI juga mendorong penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, HMI menjadi pengawas moral yang dapat mengingatkan pemerintah untuk tetap berada di jalur yang benar dalam melayani masyarakat.
HMI juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial di daerah. Dengan pendekatan dialogis yang mengutamakan kepentingan bersama, HMI mampu meredam potensi konflik yang seringkali muncul akibat ketimpangan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, NDP HMI berfungsi sebagai landasan etis untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang beragam.
Lebih jauh, HMI melalui NDP-nya berperan dalam membangun kesadaran multikultural di tingkat lokal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, HMI mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan inklusif yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Dengan cara ini, HMI turut menjaga semangat persatuan dan kebhinekaan di tingkat lokal.
Peran HMI juga terlihat dalam pengawalan terhadap implementasi kebijakan daerah. Tidak jarang, kebijakan yang telah dirancang dengan baik gagal diimplementasikan akibat lemahnya pengawasan. Dalam hal ini, HMI melalui kader-kadernya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, NDP HMI juga memberikan dasar filosofis yang kuat bagi kader HMI dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama, NDP HMI memampukan kadernya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal maupun global.
Sederhananya, peran NDP HMI dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah sangatlah strategis. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, HMI mampu menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah. Melalui kritik, advokasi, dan aksi nyata, HMI membuktikan bahwa mereka adalah organisasi mahasiswa yang tidak hanya peduli, tetapi juga mampu memberikan solusi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
