Penyerahan Ranperda tentang APBD 2021 di Gedung DPRD Majene, Jumat (25/9/2020) malam.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene.
Penyerahan RAPBD dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Majene, Lukman kepada Ketua DPRD, Salmawati Djammado dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Majene, Jumat (25/9) malam.
Dalam sambutannya, Lukman menyampaikan, prinsip penyusunan APBD 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.
“PenyusunanAPBD didasarkan pada prinsip sesuai dengan kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dijadikan dasar oleh pemerintah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah,” ujar Lukman.
Ia menjelaskan, APBD 2021 mengusung tema pembangunan pemantapan MP3 (Majene Proaktif, Produktif, dan Profesional) yang merupakan tahun kelima Fahmi-Lukman menahkodai Majene.
Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 tetap akan menjadi prioritas penanganan pada APBD 2021. Baik itu dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan maupun pencegahan dan penanganan yang akan dimuat dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis berkewenangan.
“APBD 2021 merupakan hasil sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu,” kata Lukman.
Hal tersebut, lanjutnya, akan dijadikan dasar SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang kemudian dikompilasi oleh Badan Anggaran Pemda menjadi Ranperda tentang APBD 2021.
Melalui pandangan umum tentang Ranperda APBD T.A. 2021, Budi Mansur selaku anggota Fraksi Mammesa menyampaikan, RAPBD T.A 2021 diharapkan dapat berwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh dari berbagai masukan.
“Baik dalam proses Musrenbang, reses anggota DPRD, serta yang tak kalah penting Pemda diharapkan mampu membaca kondisi real yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat dengan tetap memegang prinsip pengelolaan daerah, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, disiplin berkeadilan, serta efisien dan efektif,” sebut Budi.
Ia menerangkan, terhadap Ranperda APBD 2021, Fraksi Mammesa memberikan optimisme bahwa tahun 2021 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi adanya sinergi antara pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional yang merupakan kunci keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan nasional.
Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya, lanjutnya, ditetapkan berdasarkan asumsi dasar, baik mikro maupun makro.
“Asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis obyek pendapatan daerah pada tahun yang akan mendatang. Permasalahan serta kendala yang terjadi bisa disebabkan karena kurangnya materi serta observasi di lapangan,” ucap Budi.
Ia menguraikan, Pemda kiranya dapat memerhatikan skala prioritas pembangunan daerah melalui SKPD terkait untuk terus melakukan optimalisasi dan formulasi tata kelola pada setiap potensi pendapatan asli daerah (PAD) Majene.
Ia berharap, Ranperda APBD 2021, yang akan dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemda memperhatikan asumsi-asumsi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.
Sementara Fraksi Demokrat Amanah melalui Basri Mallilingan berharap kepada Pemda Majene agar dapat menuntaskan target pendapatan asli daerah (PAD) dan mendongkrak pendapatan daerah dengan melihat ceklok-ceklok ekonomi.
Ia juga berharap agar Pemda mampu melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian.
“Fraksi Demokrat Amanah menyarankan kepada Bupati bahwa dalam setiap organisasi apapun tak terkecuali dalam organinasi pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutur Basri.
Dari Fraksi Solidaritas Golkar Indonesia, Rahmatullah membeberkan beberapa pandangan dan poin penting yang kiranya dapat menjadi perhatian bersama terkait RAPBD 2021, diantaranya meminta Pemda Majene untuk mempriorotaskan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan infrastruktur sekolah.
“Kami juga berharap agar kiranya kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat ditangani dengn cepat,” ungkap Rahmatullah.
Perbaikan masalah reformasi dan birokrasi, tukas Rahmatullah, juga perlu sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan secara langsung akan menunjang pembangunan.
“Fraksi Solidaritas Golkar Indonesia juga meminta agar ketersedian mobil pemadam kekabaran ditambah maksimalnya setiap kecamatan untuk memberi rasa aman terhadap masyarakat jika terjadi kebakaran,” tutup Rahmatullah.
Reporter: Putra
Editor: Ilma Amelia
