Kepala BPJS Cabang Polewali, Harie Wibawa
Majene, mandarnews.com – Setelah melakukan aksi beberapa kali belakangan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, aktivis mahasiswa yang melakukan aksi pun mendapat penjelasan dari pihak BPJS.
Penjelasan tersebut dilontarkan langsung oleh Kepala Kantor BPJS Cabang Polewali yang membawahi Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali sendiri, Harie Wibawa.
Saat menghadiri acara Ngopi Bareng di Cafe Godwill bersama pers dan rekan-rekan mahasiswa yang melakukan aksi, ada beberapa alasan sehingga iuran BPJS rencana ingin dinaikkan oleh pemerintah.
“Saat perencanaan pelaksanaan program JKN-KIS, untuk kelas 3 ditetapkan sebesar Rp 53.000,- per orang dalam satu bulan dan itu sudah dihitung oleh tim ahli dari BPJS. Namun, pemerintah saat itu tidak menyetujui dengan alasan kondisi ekonomi masyarakat,” papar Harie.
Sehingga, lanjutnya, saat itu pemerintah menentukan angka Rp 25.500,- per orang dalam satu bulan untuk kelas tiga. Ketetapan pemerintah itulah yang membuat keuangan di JKN-KIS tidak berkesinambungan.
“Ketidaksinambungan tersebut membuat BPJS defisit. Dalam artian, BPJS lebih banyak melakukan pengeluaran dibanding dana yang masuk,” imbuh Harie.
Ia menjelaskan, meskipun pemerintah mampu mengatasi defisit tersebut dengan cara melakukan suntikan dana terhadap BPJS, tetapi itu hanya sementara dan akan terus-terusan terjadi.
