Komisi III DPRD Kabupaten Majene mengkritisi kinerja RSUD Majene. Pasalnya, stok obat di RSUD Majene akhir-akkhir ini mengalami kekurangan. Padahal, sejak masuk tahun 2015, RSUD Majene tidak lagi berstatus kantor melainkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan mengelola secara mandiri keuangannya.
Anggota Komisi III, Abdul Wahab mempertanyakan terkait kekurangan stok obat tersebut. Wahab mempertanyakan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) di RSUD tentang pengadaan obat.
"Ini semua berkaitan dengan perencanaan di RSUD. Apakah ada kemajuan setelah RSUD ditetapkan sebagai BLUD atau tetap sama? Kalau tidak ada perubahan berarti ini stagnan," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.
Bahkan, Wahab sendiri heran terkait penyebab kekurangan stok obat di RSUD tidak terpenuhi hingga saat ini.
"Kenapa sampai saat ini kekurangan stok obat di RSUD? Bagaimana sistemnya disana dalam pengadaan obat? Apakah dilakukan setiap bulan, triwulan atau pertahun," kata Abdul Wahab saat rapat bersama RSUD yang dipimpin langsung ketua Komisi III, Adi Ahsan, Selasa (23/2).
Terkait hal tersebut, Direktur RSUD Majene, dr. Rahmat Malik mengakui kekurangan obat di RSUD yang dipimpinnya. Menurutnya, penyebab kurangnya stok obat di RSUD lantaran obat yang dipesan ke pabrikan tidak datang.
"Kadang-kadang obat yang dipesan kehabisan stoknya disana (pabrik) atau obat yang dipesan sudah tidak diproduksi lagi," kata dr. Rahmat.
dr. Rahmat menambahkan, pasien tidak bisa ditunda untuk diberikan obat. Oleh karena itu, RSUD Majene terpaksa berhutang obat kepada apotek miliknya, Dinas Kesehatan, bahkan RSUD Polewali Mandar.
"Kami sudah berhutang sana-sini, seperti di apotek saya, Dinas Kesehatan dan RSUD Polewali Mandar. Ini juga yang membuat masyarakat membeli obat di luar jika tidak ada obat disini. Tapi uangnya bisa dikembalikan jika ada bukti kwitansinya," kata dr. Rahmat.(irwan)