Tim tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama, Abraham Wirotomo, pada Jumat (16/6) lalu, melakukan kunjungan kerja ke Kulon Progo, Yogyakarta, untuk menggali pengalaman penerima manfaat program bantuan sosial.
Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan kepada publik bahwa pemerintah terus berupaya untuk menumpas angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Tak hanya melalui program bantuan sosial (bansos), pemerintah juga terus berinovasi ciptakan program-program unggulan di bidang pemberdayaan ekonomi, salah satu contohnya program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
“PENA merupakan salah satu alternatif Program Graduasi Kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Program PENA diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha senilai 6 juta rupiah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah memiliki usaha dan memiliki keinginan untuk berhenti menerima bansos,” jelas Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti di pemberian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP) dan seterusnya.
“Angka kemiskinan ekstrem tidak akan turun ke 0% apabila pemerintah hanya mengandalkan bansos. Maka pemerintah juga melakukan pendekatan lain, melalui pemberian keterampilan dan juga modal bagi penerima manfaat,” imbuh Abraham.
Sementara itu, KSP terus mengawal penyaluran program bantuan sosial pada semester pertama tahun 2023 dan memantau komplementaritas program bantuan sosial yang diinisiasi pemerintah.
Pada Jumat (16/6) lalu, tim tenaga ahli KSP datang langsung ke Kulon Progo, Yogyakarta, untuk menggali pengalaman penerima manfaat program bantuan sosial dan melihat keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan ekonomi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah Kulon Progo, masyarakat setempat lebih tertarik pada program pemberdayaan ekonomi dibandingkan hanya sekedar menerima bansos. Pasalnya bansos hanya tepat diberikan ke masyarakat untuk menghadapi kerentanan sosial. Namun, bansos saja tidak dapat mengentaskan kemiskinan.
“Pemerintah melalui KSP akan terus menggalang aspirasi dari masyarakat, utamanya para penerima manfaat. Sehingga kedepannya, pemerintah terus bisa berinovasi menciptakan kebijakan sosial yang tepat sasaran dan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan hingga ke akarnya,” pungkas Abraham. (Rizaldy/KSP)
