Ratusan mahasiswa gelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar, Senin (11/4).
Mamuju, mandarnews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulbar Bergerak dari berbagai kampus di Mamuju berunjukrasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (11/4).
Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum amandemen UUD 1945.
Jenderal Lapangan Sakti dalam orasinya mengatakan,
pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya.
“BBM adalah penggerak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jika BBM naik harga akan naik, tentu ini akan membuat rakyat menjerit,” ujar Sakti.
Selain itu, massa menganggap kebijakan pemerintahan Jokowi lebih berpihak pada investor dibanding rakyat.
Menurut mahasiswa, kelengkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM yang akan dibarengi kenaikan bahan pokok merupakan kebijakan yang tidak produktif dari masa pemerintahan Jokowi.
“Tolak kebijakan otoriter dari rezim Jokowi, turunkan harga BBM dan sembako, dan stop kriminalisasi masyarakat,” tutur Muh. Irfan dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga melampirkan 12 tuntutannya, yaitu: tolak penundaan Pemilu dan amandemen UUD 1945, turunkan harga BBM, turunkan harga sembako, tolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), cabut Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), cabut UU Cipta Kerja dan UU Mineral dan Batu Bara, tolak utang baru dan hapus utang lama, stop impor bahan jadi dan stop ekspor bahan mentah, sahkan Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Kepulauan, kawal pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, revisi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), dan stop kriminalisasi mahasiswa dan masyarakat.
Usai melakukan orasi di depan Kantor DPRD Sulbar, massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi.