Foto bersama Komisioner Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Majene serta para peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak 2024, Sabtu (24/8), di Dapur Mandar Majene.
Majene, mandarnrws.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Majene menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Pelibatan ini dilakukan oleh Bawaslu Majene melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak 2024, Sabtu (24/8), di Dapur Mandar Majene dengan menghadirkan Sanggar Seni Melati 45, kelompok pemuda, dan awak media.
Ketua Bawaslu Majene Syofian Ali mengatakan, ini merupakan strategi dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Kami memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada para peserta tentang bagaimana mekanisme pengawasan, peran, serta kewenangan mereka sebagai masyarakat. Karena telah diatur dalam Undang-undang Pilkada bahwa ada tiga unsur yang bisa melaporkan pelanggaran di Bawaslu, salah satunya WNI yang sudah ada hak pilihnya dan terdaftar di DPT,” jelas Syofian saat memaparkan materi.
Ia pun berharap, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial tapi ada dampak yang lebih, dalam hal ini menyosialisasikan kembali materi yang telah didapatkan.
“Peserta dominan anak muda. Ini penting agar kaum muda ini dapat memberikan edukasi masyarakat menjadi pemilih cerdas. Memilih berdasarkan hati nurani bukan karena ada apanya dan intervensi,” tegas Syofian.
Menurutnya, inilah momen agar pemuda menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Pemuda juga harus memastikan terdaftar dalam daftar pemilihan tetap dan memenuhi syarat.
Komisioner Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Hamrana Hakim yang hadir langsung menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini maka para peserta diharapkan dapat menjadi informan bagi masyarakat umum dan juga keluarganya.
“Jadi, peran-peran mitra strategis itu sangat kita harapkan,” tandas Hamrana saat membuka sosialisasi ini.
Menurut Hamrana, isu paling urgen saat ini adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Diharapkan peserta dapat menginformasikan bahwa berdasarkan aturan tegas diatur bahwa ASN, Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri), dan kepala desa harus netral sehingga peserta bisa bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif.
Bawaslu Sulbar pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Majene yang telah berupaya terus mengawal proses tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dengan melibatkan berbagai unsur.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Majene Yanti Rezki Amaliah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pilkada, tidak hanya saat pelaksanaan di setiap tahapannya tetapi juga dalam peningkatan partisipasi dan menjadi pemilih yang edukatif dan cerdas.
“Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak sekedar menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS setiap lima tahun sekali. Ada tanggung jawab dalam mengawal demokrasi. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini. Karena, kita Bawaslu sadar akan keterbatasan sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat kita harapkan,” ujar Yanti.
Hadir juga dalam kegiatan ini Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Majene Edyatma Jawi yang memberikan materi, serta pemateri lainnya Robby Robert Rapi, SH., M.Th (via dalam jaringan). (Ptr)
Editor: Ilma Amelia
