Sumber foto akun facebook Hasriadi
Majene, mandarnews.com – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene yang mengalami defisit hingga Rp 91,6 miliar menjadi perhatian serius. Bahkan DPRD Majene membentuk panitia khusus (pansus) yang diketuai Basri Mallilingan untuk mencari tahu penyebab defisit tersebut.
Salah satu anggota pansus tersebut adalah politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Hasriadi. Ia mengatakan, pansus tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah tahun 2016-2017.
Menurut Hasriadi, sebagai lembaga yang berfungsi dalam budgeting, legislasi dan pengawasan, DPRD punya wewenang dalam upaya untuk mencari tahu penyebab defisit tersebut. Pansus akan mencari tahu penyebab anggaran dari pusat dan provinsi yang tidak ditransfer dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
“Pertama kita harus melihat judulnya pansus itu, tata kelola keuangan dan pemerintahan. Kita tidak akan banyak berorientasi dengan akuntansi tapi kita akan banyak beorientasi pada alur pemerintahan, makanya bunyinya disitu tata kelola dan pemerintahan. Apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan keungan sehinga terjadi defisit,” kata Hasriadi, Selasa 13 Juni 2017 kemarin.
- Baca juga : Cari Tahu Penyebab Defisit, DPRD Bentuk Pansus
Hasriadi mengimbau masyarakat agar tidak salah paham terhadap pansus tersebut karena kewenangannya terbatas. Menurutnya, pansus itu tidak akan menghitung defisit tapi akan mencari tahu penyebabnya. Pasalnya, untuk menghitung defisit bukan wewenang DPRD.
“Kalau kita mau menghitung defisti paling tidak kita akan berberbicara dengan perbankan. Apakah betul ada uang masuk atau apakah betul uang tidak masuk? Mana rekening korannya? Disitulah DPRD terbatas masuk karena ada undang-undang perbankan. Yang boleh masuk hanya penyidik, polisi dan kejaksaan tapi kita bisa masuk dengan bukti diawal bahwa tata kelolanya tidak benar,” tamnbahnya.
Legislator ini juga menjelaskan, pansus itu akan melakukan evaluasi tata kelola keuangan daerah. Seperti halnya pengelolaan keuangan tidak sesuai peruntukannya. Misalnya jika ada kegiatan yang harusnya dibayar tapi tidak dibayarkan.
Selain itu, Hasriadi juga mengkritisi soal serapan PAD yang tidak mencapai target, dari target Rp. 62 miliar yang terealisasi hanya Rp 50 miliar atau kurang Rp. 12 miliar. Ia mempertanyakan soal PAD yang tidak sesuai target tersebut.
“Kenapa defisit karena Pemkab tidak lakukan secara maksimal (PAD). Jangan sampai ada kebocoran. Misalnya parkir, kenapa tidak capai target,” tegasnya.
Baca kumpulan berita tentang : Defisit Majene
